Koster dan 4 Kepala Daerah Sepakat Gelontorkan Rp56,3 M untuk Trans Metro Dewata 2026
Denpasar, RealitasBali – Gubernur Bali Wayan Koster bersama empat kepala daerah wilayah Sarbagita menandatangani perjanjian kerja sama penyelenggaraan angkutan umum perkotaan Trans Metro Dewata tahun 2026. Penandatanganan dilakukan di Jaya Sabha, Denpasar, Kamis (4/6), antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar, serta Pemerintah Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan.
Koster menjelaskan, kerja sama ini menjadi dasar hukum agar penganggaran Trans Metro Dewata dapat dimasukkan dalam APBD tahun 2026. “Penandatanganan kerja sama ini dilakukan supaya dalam menyusun APBD 2026 ada payung hukumnya. Tahun 2025 ini sudah berjalan tapi hanya sembilan bulan, dari April hingga Desember. Sedangkan untuk tahun 2026 dialokasikan penuh,” kata Koster.
Untuk tahun anggaran 2026, total pembiayaan Trans Metro Dewata ditetapkan sebesar Rp56,3 miliar. Dari jumlah itu, 30 persen atau Rp16,9 miliar ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Bali, sementara 70 persen atau Rp39,4 miliar menjadi tanggungan pemerintah kabupaten/kota.
“Kabupaten Badung Rp16,6 miliar, Denpasar Rp15,8 miliar, Gianyar Rp5,3 miliar, dan Tabanan Rp1,6 miliar,” jelas Koster. Menurutnya, pembagian anggaran disesuaikan dengan panjang lintasan dan proporsi layanan transportasi di masing-masing daerah.
Gubernur Koster menambahkan bahwa angka tersebut masih berupa pagu anggaran sementara. Realisasi nantinya menunggu hasil evaluasi tim teknis agar alokasi bisa dijalankan lebih efektif dan efisien.
“Kalau kita lihat, maksimum keterisian Trans Metro Dewata hanya 37 persen, padahal menurut kriteria Bank Dunia rata-rata harus 50–60 persen. Jadi masih rendah sekali. Kita akan evaluasi faktor dan penyebabnya,” ujar Koster.
Meski begitu, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendukung penyelenggaraan transportasi publik yang berkelanjutan di Bali. Ia menyadari bahwa perubahan perilaku masyarakat untuk beralih ke transportasi umum tidak bisa dilakukan secara instan.
“Kita tidak bisa cepat-cepat menyadarkan masyarakat. Tidak mudah, apalagi di Bali jalur jalannya pendek dan sempit. Masyarakat banyak yang lebih suka menggunakan sepeda motor,” katanya.
Koster menutup sambutannya dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran. “Pemerintah harus bisa menyeimbangkan kepentingan publik dengan alokasi anggaran agar pemerintahan berjalan efektif dan efisien,” pungkasnya. (drh)
