Kabupaten Badung Cetak Prestasi: Stunting dan Kemiskinan Turun Drastis di 2024
RealitasBali – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung mencatatkan pencapaian luar biasa dalam menekan angka stunting dan kemiskinan sepanjang tahun 2024.
Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Review Kinerja Percepatan Penurunan Stunting, Kabupaten Sehat, dan Penanganan Kemiskinan Ekstrem, yang berlangsung di Ruang Pertemuan Kriya Gosana, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Mengwi, Selasa (17/12/2024).
Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi program yang telah berjalan, serta memastikan efektivitas Kabupaten Sehat, dan menilai capaian penanganan kemiskinan ekstrem selama 2024.
Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), menekankan pentingnya inovasi dalam sosialisasi, ketepatan sasaran program, serta alokasi anggaran yang proporsional untuk meningkatkan keberhasilan di masa mendatang.
“Upaya penurunan angka stunting menunjukkan hasil yang sangat baik. Hingga Oktober 2024, angka stunting turun dari 4,9% menjadi 2,2%, dengan 91% dari total 19 ribu balita sasaran telah terlayani melalui program ini,” ungkap Suiasa.
Ia pun optimistis angka tersebut dapat bertahan hingga akhir tahun tanpa kasus baru.
Selain itu, Suiasa mengatakan penanganan kemiskinan di Kabupaten Badung juga mencatat progres positif.
Suiasa menjelaskan sejak 2023, angka kemiskinan ekstrem mencapai 0% dan berhasil dipertahankan hingga 2024.
Sementara untuk angka kemiskinan umum turun dari 2,3% pada 2023 menjadi 2,2% di 2024, setara dengan 16 ribu jiwa penduduk miskin.
Tingkat pengangguran pun menunjukkan tren penurunan, dari 2,7% pada 2023 menjadi 1,8% di 2024, jauh lebih rendah dibandingkan masa pandemi 2020 yang mencapai 7%.
“Capaian ini mencerminkan komitmen kuat Pemkab Badung dalam menekan angka stunting, kemiskinan, dan pengangguran. Untuk menjaga keberlanjutan, kami telah menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Stunting 2025–2029 yang memuat langkah terukur, target jelas, dan distribusi tanggung jawab yang sistematis,” ujar pejabat asal Desa Pecatu, Kuta Selatan tersebut.
Keberhasilan ini menurutnya memperkuat posisi Kabupaten Badung sebagai kabupaten dengan angka kemiskinan terendah di Indonesia selama hampir 19 tahun berturut-turut, kecuali pada 2020 akibat pandemi.
Meski begitu, rapat tersebut juga menyoroti sejumlah tantangan. Kepala Bappeda Badung I Made Wira Dharmajaya menyoroti masalah sinkronisasi data kependudukan yang memengaruhi efektivitas program.
“Data yang tidak akurat sering menjadi kendala, seperti yang terjadi di Desa Darmasaba, di mana ketidaksesuaian data terkait ibu hamil dan kasus kelahiran menyulitkan intervensi kesehatan sekaligus memengaruhi citra desa,” tutur Wira.
Sedangkan, Perbekel (Kepala Desa) Darmasaba I.B. Surya Prabhawa Manuaba menambahkan bahwa belum tersedianya petunjuk teknis (juknis) dalam implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) juga menjadi kendala dalam penanganan stunting.
Namun demikian, pihaknya mengapresiasi evaluasi tahunan seperti ini sebagai langkah penting untuk memastikan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Kami berharap ke depan forum diskusi dapat lebih melibatkan perwakilan di tingkat kecamatan hingga kabupaten agar solusi yang dihasilkan lebih komprehensif,” ujar Surya Prabhawa.***(dre)
